Kaliurang (BC)-Angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, masih tergolong tinggi, yakni mencapai angka 13,81% pada tahun 2017. Angka tersebut memiliki selisih kecil bila dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2016, yang mencapai besaran 13,91%. Artinya angka kemiskinan hanya turun sebesar 0,1%. Angka itu masih berada di atas angka kemiskinan Propinsi Jawa Tengah, yang masih berada di angka 13,27%, maupun tingkat nasional yang bertengger di angka 10,12%. Angka tersebut juga masih berada di bawah target yang telah ditentukan sebesar 11,3%.
“Masih perlu adanya percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Purworejo, baik dari penganggaran maupun peningkatan kualitas pelaksanaan,” kata Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, SH, saat membuka rapat koordinasi (rakor) penanganan kemiskinan daerah di Kaliurang Yogyakarta, baru-baru ini.
Baca juga: Wagub Berharap Lulusan Ponpes Ikut Entaskan Kemiskinan
Dalam rakor yang dihadiri oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Purworejo itu, Yuli Hastuti, SH, menyampaikan bahwa salah satu langkah yang harus ditempuh antara lain melalui koordinasi antar OPD terkait, guna keterpaduan antar program. Menurutnya, ketepatan program dan sasaran pada rumah tangga miskin menjadi tujuan utama dalam penanganan kemiskinan.
Lebih jauh dikatakan, bahwa Pemkab Purworejo telah menetapkan program-program pembangunan, yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dengan berbagai kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, diharapkan ke depan angka kemiskinan Kabupaten Purworejo akan terus mengalami penurunan.
Kebijakan tersebut antara lain, peningkatan pelayanan dasar melalui Sistem Jaminan Sosial bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan papan. Peningkatan produktivitas penduduk miskin. Pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas dan produktivitas, serta peningkatan kesempatan kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi.
Baca juga: Pemberdayaan Masyarakat Kopwan Srikandi Diakui Dunia Internasional
Pada rakor tersebut, Yuli Hastuti, SH, meminta kepada para Camat agar dapat memberikan informasi permasalahan penanganan kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Untuk selanjutnya, dapat ditindaklanjuti oleh OPD terkait guna peningkatan kualitas pelaksanaan program.
“Untuk OPD terkait agar lebih fokus pada sasaran dan permasalahan penduduk miskin secara terpadu, sehingga benar-benar dapat meningkatkan status kesejahteraan penduduk miskin,” tandasnya. (Eko Mulyanto)
