Sarasehan di acara Bupati Sobo Deso, yang dipusatkan di Gedung LMDH Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Bupati Purworejo H. Agus Bastian, SE, MM, ajak desa-desa segera berbenah untuk menyambut Romansa Wisata 2020. (Wid)
Loano (BC)-Menyusul dibentukya Badan Otorita Pariwisata (BOP) Borobudur oleh pemerintah pusat, kini keberadaannya mulai direspon oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo, Jawa Tengah. Sesuai rencana, BOP akan bekerja di zona otoritatif di wilayah Kabupaten Purworejo, dengan cakupan luasan mencapai 309 hektare, termasuk wilayah Kecamatan Bener dan Kecamatan Loano. Wilayah tersebut akan menjadi salah satu kawasan strategis bagi pertumbuhan dan pengembangan pariwisata.
Menanggapi hal itu, Bupati Purworejo H. Agus Bastian, SE, MM, menyebutkan bahwa desa-desa yang berada di Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener, diharapkan segera berbenah diri. Menurutnya, jika desa-desa itu tidak segera mempersiapkan diri sejak awal, dikhawatirkan nantinya akan tertinggal dengan wilayah-wilayah yang lain.
“Karena Kecamatan Bener dan Kecamatan Loano, akan digabungkan dalam kawasan wisata strategis, bila tidak segera dipersiapkan nantinya akan tertinggal dengan daerah lain,” ujar Bupati dalam sebuah sarasehan di acara Bupati Sobo Deso, yang dipusatkan di Gedung LMDH Desa Sedayu, Kecamatan Loano, Rabu (14/03/2018) malam.
Baca juga: Songsong Romansa 2020 Pesta Siaga Digelar Di Obyek Wisata Lokal
Dengan berbenah diri mulai dari sekarang, saat memasuki Romansa Wisata 2020 mendatang, Kabupaten Purworejo sudah benar-benar siap menerima wisatawan nasional maupun internasional. Sehingga diharapkan pertumbuhan bisnis di kawasan ini akan meningkat.
“Bahkan menurut informasi dari pemerintah pusat nantinya kantor BOP akan bertempat di Kecamatan Loano,” imbuhnya.
Baca juga: Pesona Wisata Puncak Kayangan Gunung Sigendol
Menurutnya ada tiga poin yang digalakkan pemerintah sebagai upaya awal dalam menyambut pengembangan kawasan wisata Borobudur, yakni dengan mengangkat potensi desa terutama sektor pariwisata. Kemudian dengan memperkuat kerukunan antar warga dan tertib membayar pajak bumi dan bangunan.
“Tiga poin itu, masih terus kita galakkan, tentu untuk menuju kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
(Widarto)
