Jembatan gantung di Desa Kalisemo, Kecamatan Loano itu, yang selama ini digunakan sebagai akses warga masyarakat, namun belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. (Wid)
Loano | bagelenchannel.com – Di tahun 2018 Pemerintahan Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, merencanakan pembangunan jembatan permanen di Dusun Krajan. Meski di wilayah ini sudah terdapat satu jembatan gantung sebagai akses warga masyarakat, namun belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.
Diungkapkan oleh Kepala Desa Kalisemo Bangun Agus, bahwa selama ini warga sangat terbantu dengan adanya jembatan gantung tersebut sebagai akses dalam beraktivitas.
“Dengan adanya jembatan baru yang akan dibangun, diharapkan dapat menambah kelancaran akses warga baik di bidang perkonomian maupun pendidikan. Rencananya, jembatan akan dibangun dengan panjang 48 meter dan lebar 3 meter,” kata Bangun Agus, saat ditemui Rabu (04/07/2018).
“Memang telah ada jembatan gantung akan tetapi belum bisa dilalui roda empat, ini juga diharapkan dapat menjawab keluhan warga masyarakat selama ini. Dengan perencanaan pembangunan jembatan yang permanen pada tahun ini, maka aktivitas warga akan lebih lancar,” imbuhnya.
Lebih jauh disampaikan bahwa dengan akses jembatan yang baru, jarak tempuh menuju ke kota akan terpotong cukup banyak. Selama ini, banyak kendaraan roda empat yang harus memutar sekitar 5 kilometer lebih jauh untuk menuju wilayah kota yang hanya berjarak sekitar 8 kilometer.
Adapun rencana pembangunan jembatan tersebut akan mengunakan Dana Desa (DD), serta mendapatkan bantuan dari swadaya warga masyarakat secara sukarela. Pasalnya, sebelum adanya kemauan dan semangat warga serta pemerintah desa, sudah beberapa kali mengusahakan adanya akses jembatan permanen namun selalu gagal.
“Kami sudah berusaha membuat pengajuan propopasl APBD dan APBN dari tahun 2012, tidak terealisasi padahal dahulu masuk skala prioritas di Musrenbang Tingkat 1 Anggaran Tahun 2017. Mungkin diperhitungkan dari melihat perekonomian masyarakat bukan jalan lintas provinsi atau lintas kabupaten hanya poros desa dan tidak di ACC,” ujarnya.
Karena tidak terealisasi, selanjutnya pemdes menganggarkan pembangunan jembatan tersebut dengan Dana Desa dan swadaya warga melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Dana itu lebih rinci disebutkan terdiri atas Rp 296 juta Dana Desa dan sekitar Rp 150 juta swadaya masyarakat, sehingga total anggaran sebesar Rp 450 juta.
“Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan anggaran tersebut dimasukan APBDes, yang mengerjakan juga warga masyarakat dengan sistem swakelola. Untuk iuran masyarakat hanya seiklasnya dan tidak diwajibkan, donatur paling banyak dari para perantau yang berasal dari desa sini,” pungkasnya.
(Widarto)
