Purworejo | bagelenchannel.com – Sembilan desa di tiga kecamatan di Kabupaten Purworejo akan menjadi area terdampak Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan Yogyakarta Internasional Airport (YIA). Secara rinci tercatat sebanyak 179 bidang berada di sembilan desa tersebut. Adapun untuk kegiatan identifikasi dan inventarisasi (iden inven) bagi lahan terdampak pun telah selesai dilakukan dalam tiga tahapan.
Dijelaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Purworejo Andri Kristanto, bahwa iden inven tersebut dilaksanakan oleh Satgas A dan B. Satgas A menangani pengukuran (BPN), sedangkan Satgas B bertugas pengolahan data yuridis (BPN), menghitung tanaman (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian/KPP), dan menghitung bangunan (Dinas PUPR).
“Tahapan kegiatan iden inven tersebut dilakukan tiga kali. Yakni pada Kamis (3/10/2024), Rabu (9/10/2024), dan Kamis (10/10/2024). Ada sembilan desa di tiga kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Bagelen, Purwodadi, dan Ngombol, masing-masing tiga desa,” terang Andri Kristanto saat ditemui pada Senin (14/10/2024).
Andri Kristanto merinci jumlah bidang serta desa terdampak pembangunan kawasan pengendali banjir dan pengamanan pantai tersebut.
Kecamatan Ngombol:
- Desa Tunjungan : 4 bidang
- Desa Wasiat : 19 bidang
- Desa Pejagran: 21 bidang
Kecamatan Bagelen: - Desa Bagelen : 2 bidang
- Desa Bapangsari : 6 bidang
- Desa Bugel : 1 bidang
Kecamatan Purwodadi: - Desa Jogoboyo: 113 bidang
- Desa Watukoro: 6 bidang
- Desa Purwosari : 5 bidang
Terkait target pelaksanaan iden inven, Andri Kristanto menyatakan, bahwa hal tersebut lebih cepat dari timeline yakni 2-15 Oktober 2024.
“Ini tanggal 10 Oktober 2024 sudah selesai, atau lima hari lebih cepat,” ucapnya.
“Tahapan selanjutnya, yakni penetapan yang diagendakan tanggal 17 – 18 Oktober 2024 akan dimajukan menjadi tanggal 14 – 15 Oktober 2024, atau maksimal besok (Selasa) sudah selesai,” imbuhnya.
Tahapan selanjutnya bila tidak ada sanggahan, awal November 2024 sudah bisa dinilai appraisal. Selanjutnya akhir November 2024 sudah bisa dibayarkan nilai ganti untung yang telah ditetapkan, atau lebih cepat dari waktu yang diagendakan yakni tanggal 11 dan 12 Desember 2024.
Andri Kristanto meyakini, tahapan tersebut dapat berjalan lancar karena progresnya bagus, termasuk tidak ada halangan dari warga.
“Mereka kooperatif, bahkan ingin segera dibayarkan (ganti untungnya). Hal itu karena selama ini wilayah mereka menjadi daerah langganan banjir sehingga ingin segera pindah,” jelas Andri Kristanto.
“Memang berat, tapi kalau selama ini mereka harus mengungsi saat banjir kan ya repot. Saya janji pada warga maksimal tanggal 11 – 12 Desember sudah dibayarkan. Saya sampaikan kepada warga saat sosialisasi, termasuk nilai tanaman dan bangunan yang dihitung oleh Dinas KPP dan PUPR,” imbuh Andri Kristanto.
Ia pun berharap warga yang selama ini menjadi langganan banjir akan mendapatkan ganti untung sehingga bisa memanfaatkan uangnya untuk mendapatkan lahan baru.
(Eko Mulyanto)
About the Author
