Semarang | bagelenchannel.com – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah Hery Subowo, mengingatkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar jangan terlalu larut dalam euforia Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena menurut Hery Subowo masih ada beberapa permasalahan dan jika tidak diselesaikan, maka bisa terakumulasi di tahun berikutnya, sehingga beresiko menurunkan opini WTP.
Peringatan itu disampaikan oleh Hery Subowo dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2017 Entitas di Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Tengah Semarang, Senin (28/05/2018).
Lebih jauh Hery Subowo menambahkan, jika ada beberapa hal yang masih menjadi sorotan, salah satunya terkait aset tetap. Baik yang meraih WTP maupun yang WDP memiliki potensi permasalahan yang sama. Terutama terkait aset tanah, jalan, irigasi dan peralatan mesin yang tidak diketemukan setelah dilakukan verifikasi.
“Kami menghimbau dan menekankan agar pemkab segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini paling lambat 60 hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan ini,” terangnya.
Namun di sisi lain Hery Subowo mengutarakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, opini laporan keuangan entitas mengalami peningkatan cukup tajam. Oleh karenanya ia berharap, agar hal itu dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun ke depan.
“Dari jumlah 12 di tahun 2014, menjadi 21 di tahun 2015, dan tahun 2016 menjadi 31. Mudah-Mudahan tahun ini meningkat. Kita berharap bahwa kondisi ini bisa terus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi,” imbuhnya.
Hery Subowo juga menegaskan, bahwa penilaian WTP itu tidak dapat dipesan. Karena semua LKPD diperiksa secara profesional. Dirinya berharap, prestasi tersebut dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kualitas WTP.
“WTP bukan akhir dari segalanya. WTP merupakan salah satu prasyarat untuk proses pendewasaan tata kelola keuangan,” pungkasnya.
(Widarto)